Medan, PKPA Indonesia – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, resmi meluncurkan dua program pendidikan strategis pada tahun 2025, yaitu Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat. Kedua program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Apa Itu Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat?
Sekolah Unggulan Garuda dirancang khusus untuk siswa berbakat dengan fokus pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Program ini dipayungi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan target pembangunan 40 sekolah hingga tahun 2029. Target tersebut termasuk di antaranya 20 sekolah baru dan peningkatan status 20 SMA/MA yang sudah ada menjadi SMA Unggulan Garuda.
Kurikulum yang diterapkan menggabungkan kurikulum nasional dan internasional (International Baccalaureate/IB), dengan tambahan pelajaran agama dan ekstrakurikuler khas Indonesia. Sekolah ini juga menyediakan fasilitas modern, seperti laboratorium STEM, ruang kelas digital, perpustakaan virtual, dan sistem asrama, untuk mendukung lingkungan belajar yang baik.
Adapun empat lokasi awal pembangunan sekolah baru untuk sekolah unggulan garuda adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara. Proses seleksi akan cukup ketat dengan prioritas diberikan kepada siswa berprestasi dari seluruh Indonesia. Siswa yang lolos seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh, mencakup biaya pendidikan dan fasilitas asrama.
Sementara itu, sekolah Rakyat adalah inisiatif program yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2). Program ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan target pembangunan hingga 200 sekolah di seluruh Indonesia.
Sebanyak 53 sekolah akan siap beroperasi pada tahun ajaran 2025 – 2026 dan 82 sekolah lainnya masih dalam tahap asesmen. Sistem boarding school diterapkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dalam lingkungan yang terkontrol. Rekrutmen siswa dan tenaga pengajar akan dimulai pada April 2025 melalui tes psikotes, akademik, dan kesehatan.
Respons Yayasan PKPA terhadap Dampak Program
Pada hakikatnya, Yayasan PKPA melihat bahwa kedua program ini hadir dan dirancang untuk menjawab kebutuhan serta target yang berbeda. Program Sekolah Garuda bertujuan untuk mencetak generasi unggulan, sementara Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung agar tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas.
Namun, dalam konteks inklusivitas, ada potensi dan risiko terciptanya kesenjangan terutama dalam hal akses tenaga kerja atau peluang pekerjaan bagi para alumni kedua sekolah ini. “Khawatirnya, lulusan Sekolah Unggulan Garuda akan lebih diutamakan dalam dunia kerja karena mereka mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik, sehingga muncul asumsi bahwa anak-anak tersebut lebih unggul,” ungkap Direktur Eksekutif Yayasan PKPA Keumala Dewi dalam diskusi mengenai penyikapan program pemerintah tersebut di Kantor Yayasan PKPA Medan pada Rabu, (26/03/2025).
“Meskipun kedua program ini memiliki tujuan yang berbeda dan disesuaikan dengan latar belakang serta minat peserta didik, tetap ada risiko ketidakadilan dalam persaingan setelah mereka lulus. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi agar lulusan dari kedua sekolah ini dapat bersaing secara adil,” imbuh Keumala Dewi. Lebih lanjut, observasi dan pengawasan menyeluruh terhadap implementasi kedua program ini juga sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan memastikan bahwa tujuan utama dari kedua program sekolah ini dapat tercapai secara maksimal.
Yayasan PKPA berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam kesempatan yang diberikan kepada para siswa, serta menjamin bahwa lulusan dari kedua program ini memiliki peluang yang setara dalam dunia kerja. PKPA berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kedua program ini dan berupaya mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan kesempatan bagi semua peserta didik.
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)