Medan, PKPA Indonesia – Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan audiensi bersama Wali Kota Medan Rico Waas beserta Ibu Airin Waas pada Senin (30/6) di Kantor Wali Kota Medan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan dari Kindernothilfe (KNH) dan Terre des Hommes (TdH). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi yang menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen bersama untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Manager Program PKPA Fandy Zulmi memaparkan perjalanan PKPA yang telah lebih dari 28 tahun berdedikasi dalam melindungi dan memberdayakan anak serta perempuan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. PKPA telah menjalankan berbagai program di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, penghapusan pekerja anak, perlindungan anak di ranah daring, hingga penguatan keluarga dan komunitas ramah anak.

Sebagai bentuk perayaan HAN 2025 yang jatuh pada 23 Juli mendatang, PKPA menginisiasi sebuah kegiatan bertajuk FESTIKA (Festival Kreativitas Anak) yang akan diselenggarakan pada 26 Juli 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan ini telah turut mendapatkan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (DP3AKB Sumut) dan diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam ruang yang aman dan mendukung.

Dalam dialog tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PKPA yang konsisten dalam mendampingi isu-isu anak. Beliau juga menegaskan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah Kota Medan saat ini adalah mengeliminasi praktik pekerja anak yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah kota.

“Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menghapuskan praktik pekerja anak. Kami menyadari bahwa fenomena ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak-anak, tetapi juga menjadi indikator penting dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak,” ungkap Rico dalam sesi bincang terkait rencana kegiatan FESTIKA 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Medan pada Senin, (30/06/2025).

PKPA juga menyoroti bahwa fenomena pekerja anak kerap kali berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, kurangnya akses pendidikan yang inklusif, dan lemahnya sistem perlindungan sosial. Di Kota Medan sendiri, meski telah ada kemajuan, tantangan terkait pekerja anak masih ditemukan di sektor informal, seperti perdagangan, jasa, hingga pekerja rumahan. Menanggapi hal ini, dalam rancangan program terbarunya, PKPA telah membuka akses beasiswa keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak jalanan di wilayah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan yang sama, PKPA juga memperkenalkan boardgame edukatif tentang cyber safety yang dikembangkan oleh anak-anak dampingan PKPA. Boardgame ini dirancang sebagai media interaktif untuk mengkampanyekan pentingnya keselamatan digital (cyber safety) dengan pendekatan yang menyenangkan dan mudah dipahami anak-anak. Rico menyambut baik inisiatif ini dan menyampaikan rasa bangganya terhadap kreativitas anak-anak Kota Medan.

“Ini bukti bahwa anak-anak kita bukan hanya mampu menyuarakan isu penting seperti perundungan siber, tetapi juga bisa menciptakan solusi melalui media yang kreatif. Saya sangat mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari Yayasan PKPA dalam membina anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang peduli dan berdaya,” ujar Rico.

Rico menyatakan kebanggaannya terhadap kiprah PKPA dan berharap kerja-kerja seperti ini tidak berhenti pada momentum seremonial semata. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memastikan bahwa anak-anak di Kota Medan benar-benar terlindungi dari kekerasan, bullying, eksploitasi, dan diskriminasi.

Sebagai penutup audiensi, PKPA berharap Wali Kota Medan Rico Waas beserta Ibu dapat hadir dalam puncak FESTIKA 2025 sebagai wujud komitmen bersama untuk menciptakan Kota Medan sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)