Aceh Tamiang, PKPA Indonesia – Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bersama Konsorsium SMART, YDAT, dan EKOBA menyelenggarakan Workshop Identifikasi Pemicu, Pengembangan Ambang Batas, Mekanisme Peringatan Dini, dan Rencana Aksi Dini yang Responsif Gender dan Inovatif pada 12 November lalu di Balai Desa Kuala Penaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program INONG (Integrated Women Participation and Gender Responsive in Anticipatory Humanitarian Action) dengan dukungan Program ToGETHER 2.0. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan komunitas desa dalam menghadapi risiko banjir secara partisipatif dan inklusif. Workshop berlangsung selama dua hari, Selasa–Rabu, 11–12 November 2025, dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari BPBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tagana, Damkar, perangkat desa, serta masyarakat Desa Kuala Penaga.
Pada hari pertama, Sulaiman, S.Sos, Operator Komunikasi BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, memaparkan materi berjudul Manajemen Penanganan Bencana dan Sistem Informasi Peringatan Dini. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbasis komunitas.
“Sistem informasi peringatan dini tidak hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana masyarakat memahami dan merespons tanda-tanda bahaya dengan cepat. Keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kesiapsiagaan bersama sejak sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Hari kedua menghadirkan Nasrul Adil, M.T, Kepala BMKG Provinsi Aceh, yang memberikan paparan secara daring melalui Zoom Meeting dengan topik Proyeksi Hujan dan Ancaman Banjir Aceh Tamiang.
“Data curah hujan dan proyeksi cuaca harus menjadi dasar dalam setiap langkah mitigasi. Dengan memahami pola hujan dan potensi banjir, masyarakat dapat membuat keputusan lebih cepat dan tepat untuk mengurangi dampak bencana,” jelasnya.
Fasilitator kegiatan, Ismail Marzuki selaku Manajer Program PKPA, menegaskan bahwa workshop ini bertujuan memperkuat pengetahuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal banjir, menentukan ambang batas siaga, serta merumuskan mekanisme peringatan dini yang mudah dipahami semua pihak.
“Melalui proses partisipatif, masyarakat diajak menyepakati indikator peringatan dini yang sesuai dengan konteks lokal serta memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahap antisipatif bencana,” ungkap Ismail.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi dan praktik kelompok untuk mengidentifikasi pemicu banjir, menetapkan ambang batas siaga, serta menyusun draft mekanisme peringatan dini dan rencana aksi dini yang responsif gender. Metode yang digunakan meliputi focus group discussion (FGD), simulasi, dan presentasi hasil kerja kelompok.
Salah satu peserta, Yusri Afriana (52 tahun), perwakilan kelompok perempuan Desa Kuala Penaga mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait cara mengenali tanda-tanda banjir sejak dini.
“Dulu kami hanya menunggu informasi dari luar. Sekarang kami tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana membaca tanda-tanda alam agar bisa lebih siap menghadapi banjir,” ujarnya.
Kegiatan ini menghasilkan draft dokumen mengenai pemicu, ambang batas, mekanisme peringatan dini, serta rencana aksi dini yang responsif gender. Draft tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi antisipatif berbasis komunitas di tingkat desa. (DMC_Khadafi)
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)