Gunungsitoli – Pemerintah Kota Gunungsitoli mengundang PKPA Kantor Cabang Nias yang dihadiri oleh Chairidani Purnamawati, SH selaku Manager Kantor Cabang sebagai pembanding pada Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
Bertempat di Aula Lantai II Kantor Walikota Gunungsitoli, terdapat 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada sesi pertama (21 /02/2024). Keenam OPD tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P5A, Dinas PMDK dan Dinas PPKAD Kota Gunungsitol. Setelah expose yang dilakukan oleh perwakilan keenam OPD tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan menampung beberapa aspirasi masyarakat Kota Gunungsitoli.
Menyikapi program kegiatan keenam OPD tersebut, Manager PKPA Kantor Cabang Nias dalam kapasitas sebagai pembanding menyampaikan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai berikut : Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu Memasukkan Perpres Nomor 25/2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, Pemendagri Nomor 15/2008 tentang pengarusutamaan gender, Perda Nomor 2/2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ke dasar hukum penyusunan dokumen RKPD. Dari sisi indikator keberhasilan program, Chairidani Purnamawati, SH mengingatkan untuk tidak mengukur keberhasilan dengan indikator di level output saja, tatapi harus mengukur juga di level use of output dan dampak, serta dalam penyusunan program perlu mengkaji masalah – masalah yang terjadi dengan menelusuri akar masalah agar dapat mendesain program yang tepat guna dan tepat sasaran. Juga perlu memilah target penerima manfaat untuk menentukan model pendekatan program.
Menanggapi paparan dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Chairidani Purnamawati, SH berharap Program Dinas sosial menggunakan pendekatan pemberdayaan dan pengembangan agar dapat mengubah kondisi dan posisi dari penerima PMKS. Selanjutnya, berharap pada Dinas PMDK penggunaan dana desa diberdayakan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Gunungsitoli, melakukan kordinasi dengan OPD untuk pemanfaatan dana desa untuk menutupi kesenjangan dalam program pemerintah. Masalah kesehatan masih belum sepenuhnya tuntas, maka perlu program mitigasi untuk mencegah masalah – masalah kesehatan yang saat ini menjadi perhatian di dinas kesehatan (kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk, TB, HIV dan masalah Kesehatan lainnya) dengan bersinergis dengan organsiasi masyarakat yang ada, juga perlu memperhatikan edukasi ASI ekslusif bukan hanya kepada ibu menyusui tetapi juga menyasar ke keluarga sebagai support system. Chairidani Purnamawati, SH menyampaikan bahwa saat ini Dinas P5A Kota Gunungsitoli sebagai leadingsector perlindungan anak untuk mengadvokasi SKPD lain untuk program yang berorientasi dengan pemenuhan Hak Anak. Dari beberapa hal masukan yang disampaikan, Pemerintah Kota Gunungsitoli akan menjadikan poin tersebut sebagai catatan untuk penyempuraan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 mendatang.