Sulawesi Tengah, PKPA Indonesia – Pola pikir masyarakat yang lebih dominan konsumtif dan perilaku pengelolaan keuangan yang kurang bijak menjadi indikasi bahwa masyarakat lebih rentan mendekati kemiskinan, masyarakat harus disadarkan bahwa sebenarnya mereka tidak miskin hanya saja belum mampu mengelola potensi yang ada baik diri maupun lingkungan. Salah satu metode yang digunakan dalam pendampingan kepada masyarakat yaitu metode pendampingan dengan menggunakan modul Asset Based Community Driven (ABCD). Metode ABCD ini sudah banyak digunakan dalam pendampingan-pendampingan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi sasaran penerima manfaat, maka perlu dilakukan serangkaian lobby dan advokasi kepada pemerintah kabupaten agar bisa mengadopsi metode ini untuk digunakan dalam setiap pendampingan kepada masyarakat.
Peningkatan pendapatan masyarakat selalu kolerasi dengan tingkata kesadaran akan potensi diri dan lingkungan agar dapat dikelola secara maksimal, metode ABCD sangat baik diaplikasikan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menuju kepada perubahan kehidupan yang lebih baik.
Yayasan PKPA Sulawesi Tengah melakukan kegiatan series off lobby meetings with the government to disseminate the ABCD Approach, yang dibagi 3 seri pengenalan pada setiap bulan mulai bulan januari sampai maret 2024 dengan memperkenalkan 12 tahapan metode Asset Based Community Development (ABCD). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Perlindungan dam Partisipasi bagi Masyarakat yang Terkena Bencana dan Rentan di Sulawesi Tengah melalui Pengurangan Risiko yang Holistik dan Inklusif. Program ini didukung oleh Malteser Internasional dan didanai oleh Kementrian German. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan metode ABCD serta melakukan pendekatan kepada pemerintah agar metode ABCD ini dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten dalam melakukan pendampingan dimasyarakat.
Kegiatan ini melibatkan sebanyak 10 orang peserta yang terdiri dari 6 Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas pertanian masing-masing kabupaten, 2 Pemerintah Desa Dampingan, dan 2 kelompok Credit Union Dampingan.
Nasrudin Anwar Staff Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi mengatakan “metode ABCD ini sangat baik diterapkan di masyarakat karena sangat cocok dengan keadaan masyarakat dikabupaten sigi namun pendekatan ini harus disampaikan ke pimpinan daerah agar dapat di gunakan oleh setiap OPD dikabupaten sigi”. Sedangkan pemerintah Kabupaten Donggala menyampaikan bahwa pendekatan ini bagus untuk digunakan dalam pendampingan masyarakat “Pendekatan ABCD ini saya rasa sangat bagus untuk digunakan dalam pendampingan masyarakat, kami akan coba sinergikan dengan kegiatan di Dinas Pertanian tahun 2024 yaitu kegiatan Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Banyak Gapoktan atau Kelompok Tani dampingan kami yang tidak maksimal perkembangannya karena kurangnya pengetahuan manajemen keuangan pribadi dan kelompok. Keranjang bocor ini mungkin bisa menjadi solusi” Ucap Umar selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Donggala.
Metode ABCD diinformasikan kepada pemerintah kabupaten dan di dengan 12 tahapan penggunaan modul agar pemerintah paham akan penggunaan metode ABCD ini, banyak diskusi dilakukan saat proses kegiatan, masyarakat dampingan juga menjelaskan perubahan baik yang mereka rasakan saat mengikuti pelatihan ABCD. Semoga dengan serangkaian pendekatan ini dapat membuka jaringan-jaringan PKPA kedepanya dan pemerintah dapat mengadopsi metode ABCD ini saat melakukan pendampingan kepada masyarakat masing-masing wilayah.